RESPONSE COP 16 CANCUN

THE WORLD LEADER, STOP PLAYING IN THE RUNNING AGENDA-MAIN GAS EMISSION REDUCTION IN GLASS HOUSES

Two days after the UN climate change dibukanyakonferensi in Cancun Mexico yangpadaSenin (29/11), yet terlihatsinyal will terbangunnyasolusi and a better deal to save the earth from the threat of destruction due to changes iklim.Direktur National Executive of WALHI, * Berry Nahdian Forqan * assessing that expectation will existence of a legally-binding agreement / (legally binding) and a more equitable solution seems thin to terwujud.Berbagai agenda carried by the majority of conference delegates still put earth in the rescue business profit and loss generated by each party. Here is very thick visible ego interests of each country is more prominent than the common good.


*PEMIMPIN DUNIA, BERHENTI BERMAIN-MAIN DALAM MENJALANKAN AGENDA PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA*

Dua hari sejak dibukanyakonferensi perubahan iklim PBB di Cancun Meksiko yangpadaSenin (29 /11), belum terlihatsinyal akan terbangunnyasolusi dan kesepakatan yang lebih baik untuk menyelamatkan bumi dari ancaman kehancuran akibat perubahan iklim.Direktur Eksekutif Nasional WALHI, *Berry Nahdian Forqan* menilai bahwa harapan akan adanya sebuah kesepakatan yang mengikat secara hukum /(legally binding)/ dan solusi yang lebih adil sepertinya tipis untuk terwujud.Berbagai agenda yang dibawa oleh sebagian besar para delegasi konferensi masih menempatkan urusan penyelamatan bumidengan untung rugi yang didapatkan oleh masing-masing pihak. Disini sangat kental terlihat ego kepentingan masing-masing negara lebih menonjol ketimbang kepentingan bersama.

Rusia dan Jepang secara terbuka sudah menyatakan bahwa mereka tidak mau melanjutkan Kyoto Protokol (KP) pasca 2012. Alasannya karena Amerika tidak terlibat di dalamnya dan sebagian besar negara berkembang juga tidak patuh dalam melaksanakan komitmen KP.Jepang bahkan terang-terangan menyampaikanstatement nya yangmenentang perpanjangan pelaksanaan KP pasca 2012 di dalam perundingan COP 16 serta siap menerima konsekuensi jikaharus dikucilkan di PBB. Tentu hal ini akan berpengaruh kepada sikap negara lainnya seperti Australia, New Zealand dan Canada yang juga t enggan mendukung keberlanjutan KP pasca 2012. Saat ini hanya Norway yang dengan tegas mengatakan setuju untuk KP diteruskan pasca 2012.

*Teguh Surya*, Pengkampanye International dan Iklim WALHI menyatakan, sikap Jepang dan negara emiters ini tentu saja berdampak cukup serius atas keselamatan bumi, karena hanya KP satu-satunya harapan untuk mengikat para pihak secara hukum untuk menurunkan emisi. Tentu saja dengan meng-amandemen beberapa pasal didalamnya terkait target penurunan emisi A*/nnex 1 /*dan mekanisme penurunan emisinya yang tidak menggunakan mekanisme pasar.

Sementara itu delegasi resmi pemerintah Indonesia sendiri membawa target yang sangat minimal, yaituadanya kesepakatan terkait dengan usulan REDD+ dan mengambil posisi jalan tengah.Posisi ini kami nilai akan sangat merugikan bangsa dan rakyat Indonesia sebagai negara kepulauan yang rentan terhadap dampak perubahan iklim.Pemerintah RI semestinya mempunyai posisi yang tegas dan membawa kepentingan rakyat Indonesia dan dunia dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

·Mendesak Eropa, US dan Jepang untuk segera melakukan proses legislasi nasional di negara mereka masing-masing yang menjabarkan tentang target yang mengikat (/binding target/) untuk reduksi emisi tahunan tanpa mekanisme offset.

·Mendesakkan kesepakatan yang tidak "mewajibkan" negara berkembang termasuk Indonesia untuk menurunkan emisinya pada periode kedua Kyoto Protokol karena yang harus didorong adalah tanggungjawab konkret negara Annex 1. Dalam hal ini Indonesia sebaiknya mengembalikan negosiasi ke dalam dua track negosiasi yang sudah ada yaitu AWG KP (Ad Hoc Kyoto Protocol) dan AWG LCA (Ad Hoc Working Group Long-term Climate Action) dan harus meninggalkan Copenhagen Accord

·Mendesak negara-negara Annex 1 + US untuk menurunkan emisi domestik mereka secara radikal sedikitnya 40% sampai tahun 2020 tanpa melalui skema offset

·Mendorong pendanaan perubahan iklim melalui dana publik dan bukan hutang serta harus dikelola melalui institusi dibawah PBB bukan oleh Bank Dunia atau yang sejenisnya.

·Mendesak tanggungjawab negara-negara Annex 1 + US untuk membiayai proses transisi negara berkembangdan transfer teknologi dalam menerapkan model pembangunan rendah karbon dan wajib mendukung upaya-upaya adaptasi skala nasional serta mengakui hak-hak negara berkembang untuk melakukan pembangunan

·Menegaskan kembali agar negara-negara Annex 1 + US memimpin penurunan emisi sesegera mungkin tanpa syarat.

Kami juga menghimbau kepada seluruh delegasi dalam perundingan COP 16 di Cancun ini untuk mengembalikan track perundingan kepada persoalan sebenarnya yaitu menyelamatkan bumi dari kehancuran akibat dari adanya perubahan iklim bukan malah terus melakuan siasat dan mengubahkan menjadi urusan komersialisasi dan komodifikasi sumberdaya alam/ hutan/ keanekaragaman hayati dan iklim.