Berbagai Issue Kenegaraan yang gagal dibawakan oleh Pemerintah / Partai2 Pemenang Pemilu

Oleh:
Berlian T.P. Siagian
(Pendapat pribadi yang dilatar belakangi diskusi di Poins Square bulan Nov 2010 yang lalu)


Diskusi serius tapi santai ini membahas berbagai issue kenegaraan yang gagal dibawakan oleh pemerintah dan Partai2 pemenang pemilu. Ada keprihatinan pada akar dari Partai Politik yang tidak kuat. Pendanaan Partai2 Politik juga harus diperbaiki agar tidak tergantung pada dana yang diperoleh dengan merongrong belanja negara, percaloan anggaran, dana-dana siluman di berbagai BUMN dan di Kementerian.

Krisis kepemimpinan di partai politik sudah sangat gawat; dengan kondisi partai politik yang demikian sulit tercipta infrastruktur politik yang tangguh, mampu, dan berhasil menentukan garis besar pembangunan bangsa.

Kehilangan identitas kebangsaan sangat dirasakan. Bangsa Indonesia tidak bisa berharap apa-apa lagi pada sistim politik yang ada sekarang, yang cenderung mempertahankan status quo oligarkhi kekuasaan yang ada. Ketiga partai politik terbesar terbelenggu pada struktur pengkaderan yang terikat nepotisme. Partai ke-empat terfiksasi pada keinginan membangun negara berdasarkan Syariat Islam yang bertentangan dengan konstitusi Republik Indonesia. Partai kelima, keenam, dan ketujuh hanya menyatakan NKRI tanpa arahan yang jelas. Lemah dari dalam. Partai kedelapan dan kesembilan sangat tergantung pada figur pemimpinya yang gampang terombang-ambing.

Mana partai yang siap untuk disodori konsep negara modern yang difikirkan kelompok? Rasanya belum ada. Tahu tatapi tidak mau, masa bodoh, dan tidak mau tahu..

Pendidikan dasar dan menengah gratis yang gratis tidak dianjurkan, akan tetapi diskusi menganjurkan penyelenggaraan pendidikan bermutu yang melahirkan warga negara merdeka berfikir dan merdeka berinnovasi. Generasi penerus yang tidak membebek pada kekuasaan dan pada konglomerasi. Untuk itu diperlukan dengan mekanisme pembiayaan pendidikan yang mantap dan tidak gampang diombang-ambingkan oleh tokoh politik musiman. Ketetapan seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sepenuhnya dialokasikan untuk pendidikan dasar dan menengah di kabupaten yang sama, diamati langsung oleh DPRD II. Rayonisasi pendidikan yang dibiayai dari pajak harus tegas. Tentunya pendidikan bermutu tadi tidak mungkin hanya tergantung dari PBB, sehingga diperlukan pembiayaan tambahan, termasuk diantaranya yang ditarik dari peserta didik, sesuai dengan kemampuan. Yang mampu membayar lebih banyak, yang kurang mampu membayar lebih sedikit.
Kelompok melanjutkan pemikiran membangun disiplin bernegara bagi anak bangsa melalui ketetapan wajib militer bagi seluruh warga negara yang lulus dari SMU, sehingga dilahirkan generasi penerus yang disiplin, dapat bekerjasama, dan rasa kebangsaan yang kuat. Wajib militer ini akan mempekerjakan Pemuda Indonesia di Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan bila diperluas dapat mencakup Dinas Pemadam Kebakaran. Lama wajib militer ini dua tahun untuk wanita dan tiga tahun untuk pria. Mereka yang telah menyelesaikan dinas militernya mendapat sertifikasi dan diberikan beasiswa berupa 30-40% uang kuliah selama maximal 4 tahun pendidikan setara D3 atau S1. Dengan demikian sebagian tantangan pembiayaan pendidikan diringankan dan mobilitas sosial vertikal masyarakat tertolong. Warga negara yang sudah menyelesaikan wajib militer tetap merupakan kunci kemampuan pertahanan dan menjadi korps cadangan strategis militer angkatan darat, angkatan Laut dan angkatan Udara. Secara bergilir korps cadangan militer strategis ini satu hari dalam seminggu dipekerjakan aktif pada tugas fungsional di lapangan di masing-masing Angkatan yang pernah diikutinya, dikota dimana mereka bekerja pada tugas2 sipil. Kegiatan ini akan selalu menyegarkan kemampuan dan pengetahuan pertahanan warga negara.

Pendidikan tinggi yang bermutu juga merupakan tuntutan kelangsungan hidup Bangsa Indonesia dalam bersaing dengan bangsa2 lain. Kelemahan kita dalam perdagangan, dalam diplomasi, dalam organisasi internasional yang menyebabkan porsi yang kita terima menjadi lebih kecil sangat banyak disebabkan oleh lemahnya pendidikan tinggi kita. Untuk itu perlu dihidupkan pembiayaan pendidikan tinggi dengan kredit pajak bagi peserta didik atau dengan mendorongnya lahirnya kredit pendidikan oleh dunia perbankan. Orang muda kita yang cerdas2 dan belajar di perguruan tinggi yang terakreditasi baik dan memperoleh nilai baik sesungguhnya merupakan obyek investasi yang dapat dibantu oleh kredit dari dunia perbankan dengan jaminan pengembalian yang "prudence".

Penerapan Trias Politika

Ide pemisahan kekuasaan negara yang mendapat mandat dari Rakyat tercermin dalam Trias Politika. Didalam penerapannya kita melihat variasi yang cukup besar, dari ide murni pemisahan kekuasaan Eksekutif, Legislatif, dan Judikatif sampai yang pura2 Trias Politika dengan alasan apapun. Di jaman Presiden Sukarno, kita melakukan kepura2an Legislatif dengan adanya DPRS dan MPRS. Di jaman Presiden Suharto kita melanjukan kepura2an itu dengan mengangkat "wakil rakyat" yang lebih banyak merupakan representasi kekuasaan ketimbang wakil rakyat yang sesungguhnya.

Kehidupan politik yang lebih sehat akan menghasilkan perwakilan rakyat yang lebih baik. Sekarang ini representasi rakyat didalam Parlemen merupakan cerminan pemilihan umum yang penyelenggaraannya masih lebih banyak dipengaruhi oleh kekuatan dana kampanye peserta pemilu dari pada dipengaruhi oleh kemampuan menjagokan program yang diperlukan untuk masa depan bangsa. Rakyat yang tidak terdidik gampang sekali dipengaruhi oleh "serangan fajar" sebelum pemilu yang sarat dengan suap dan intimidasi. Partai2 belum dapat mengajukan calon wakil rakyat yang mampu secara intektual dalam jumlah yang memadai. Banyak kandidat yang baik tidak lolos dalam pemilu akan tetapi banyak artis, artis sinetron, penyanyi yang tidak mempunyai kemampuan dalam membangun konstitusi justru menjadi anggota DPR. Keberadaan orang2 seperti ini justru disukai oligarkhi partai karena orang lugu ini gampang disetir.

Diskusi mengharapkan akan lahir tatanan Politik dimana rakyat lebih terwakili didalam Parlemen, lebih baik dari pada yang ada sekarang. Partai2 gurem diharapkan akan tersisih oleh electoral threshold, dan partai2 besar hanya akan didukung oleh rakyat bila 20% dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat (PPh 21) dapat dialokasikan oleh rakyat sendiri apakah akan diberikan ke Partai Politik, LSM, Rumah Sakit, Sekolah-Universitas, dengan syarat bahwa lembaga2 tersebut diaudit oleh Kantor Akuntan Publik berintegritas. Bila tidak dapat melakukan pertanggungjawaban keuangan maka organisasi tersebut harus dicoret dari daftar penerima yang syah. Jalur pembayarannya menggunakan jalur pembayaran pajak elektronik yang sudah ada sekarang dan diharapkan makin lama makin lebih baik. Dengan demikian 80% dari pajak perorangan akan dialokasikan oleh wakil rakyat di DPR, dan 20% lainnya dialokasikan oleh wajib pajak secara mandiri. Dengan demikian, rakyat melakukan pemilu 60 kali dalam lima tahun , yaitu pada saat wajib pajak menyetor pajak bulanan.

Diskusi juga mengharapkan terwakili didalam kekuasaan Judikatif dengan memberlakukan sistim Juri di pengadilan. Hakim, Jaksa, Pemeriksa dari Kepolisian, Pembela hanya menyiapkan perkara secara professional sedang keputusan seorang terdakwa bersalah atau tidak bersalam sepenuhnya ditangan rakyat yang diwakili oleh Juri yang diambil dari kalangan rakyat yang mempunyai kewajiban menjalankan tugas Juri. (Mengambil peran Juri di pengadilan Kerajaan Inggeris Raya).

Diskusi juga mengharapkan peran rakyat dalam pertahanan yaitu dalam Wajib Militer. Beberapa contoh negara yang sudah berhasil jauh dari Republik Indonesia dimana wajib militer ini berlaku untuk Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Dibeberapa negara bahkan juga mengikutkan Pemadam Kebakaran sebagai bagian dari wajib militer. Mungkin dapat ditambah dengan pekerjaan lain yang “task oriented” dan "discipline building oriented" yang dapat diperlakukan sebagai kepanjangan dinas militer.

Kepolisian bukan bagian dari Angkatan bersenjati tetapi merupakan bagian dari Pemerintah Daerah (Propinsi, Kabupaten) dan diisi dengan kader professioanl seperti Hakim, Jaksa yang merupakan pekerjaan professi.

Diskusi menginginkan agar Eksekutif merupakan ranah professional yang diisi oleh orang professional, bukan oleh politisi. Harus dibuat batasan secara tegas, sampai batas mana jabatan yang dapat diduduki oleh kader politik. Seharusnya hanya sebatas Menteri yang diperkenankan sebagai penunjukan politik.

Kekuatan Ekonomi Indonesia

Sumber daya alam Indonesia akan habis dalam 20-30 tahun mendatang. semuanya sudah tergadai atau sudah dikuasai asing. Yang tersisa hanya jumlah penduduk yang banyak dan potensi kelautan Indonesia. Oleh karena itu pembangunan jangka panjang Indonesia harus menjadi negara maritim dan pengembangan industri2 yang dasarnya adalah kelautan. Untuk itu diperlukan pendidikan yang orientasinya adalah membangun industri maritim.

Penghasilan negara berasal dari Pajak yang ditarik dari warga negara dan badan usaha yang sudah layak dikenakan pajak. Pungutan2 lain termasuk yang sekarang dikenal sebagai Pungli, Uang pelicin, Uang jago, dan pungutan2 yang dilakukan badan pemerintah maupun non-peerintah adalah melanggar hukum. Sampai tingkat tertentu penghasilan orang pribadi dibebaskan dari pajak (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang mekanisme pengembaliannya diatur jikalau wajib pajak yang bersangkutan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) tahunan. Pendekatan ini terbalik dengan praktek sekarang yang tidak memberikan dorongan pada warga negara menjadi wajib pajak. Pada sistim yang baru, pajak penghasilan akan ditarik, setoran pajak bulanan 80% menjadi hak pemerintah yang pengalokasiannya diatur oleh DPR dan yang 20% sisanya menjadi Dana Amanah Rakyat yang hak pengalokasiannya berada ditangan wajib pajak. Lembaga non pemerintah yang menerima alokasi pajak dari Dana Amanah Rakyat ini haruslah lembaga terakreditasi yang statuta pendiriannya tidak bertentangan dengan konstitusi dan telah mempunyai laporan keuangan yang diaudit Kantor Akuntan Publik terakreditasi. Apabila syarat pendirian dilanggar, atau pertanggungjawaban keuangannya tidak layak, atau melakukan kegiatan yang melawan hukum, maka statusnya dari Dana Amanah Rakyat akan dicoret. Jangan seperti sekarang ini Partai politik mendapat alokasi anggaran dari APBN. Nah kalau jumlah suara pendukungnya berubah2 sesuai dengan issue politik yang di-usungnya, apakah alokasi anggaran tahunan dapat naik turun juga mencerminkan setiap bulannya.


Pembangunan Infrastruktur

Unsur teramat penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia adalah tersedianya infrastruktur Jalan Raya, Pelabuhan Laut, Pelabuhan Udara, Telekomunikasi, layanan informasi, dan sistim perbankan yang mengacu kepada standard internasional. Disamping itu hal ini perlu ditunjang dengan pengendalian banjir, pengadaan air bersih untuk penduduk dan untuk industri, pegolahan dan daur ulang sampah, dan pengolahan air kotor (air kotor rumah tangga dan tinja). Kesemua inilah yang menjadi tanggungjawab pemerintah yang utama. Khususnya untuk pembangunan jalan raya, sudah saatnya dilakukan pembiayaan jalan raya dari pajak atas bahan bakar. Pajak tahunan kendaraan bermotor dapat disederhanakan dari SWP3D menjadi biaya registrasi kendaraan bermotor untuk manajemen registrasi kepemilikan kendaraan bermotor. Selanjutnya dapat ditarik pajak atas penggunaan bahan bakar. Bahan bakar yang digunakan untuk transportasi dibebaskan dari subsidi, kemudian diatas harga tersebut dikenakan pajak bahan bakar. Semakin banyak kendaraan dijalankan, maka semakin sering kendaraan tersebut menggunakan lahan pubik (jalan raya dan parkir umum) maka semakin banyak pula bahan bakar yang dipakai, jadi pajak atas bahan bakar tersebut menjadi cerminan dukungan publik untuk pengadaan jalan raya dan parkir umum. Dana yang diperoleh dari pajak bahan bakar tersebut hanya dapat digunakan untuk membangun jalan raya dan jembatan. Setiap bulan akan dilakukan perhitungan perimbangan antara biaya pemeliharaan dan perluasan jalan dan jembatan dengan pajak bahan bakar. Standard jalan raya yang dibangun juga harus mengikuti standard internasional agar tidak cepat rusak dan dapat menampung truk2 gandeng yang menjadi pendukung utama perekonomian.

Pembangunan transportasi perkotaan menjadi prioritas dengan mengacu pada transportasi masal. sungguh mengejutkan membaca laporan PT. Kereta Api Indonesia yang menyatakan bahwa 65% penghasilan diperoleh dari penerimaan tiket kereta dalam kota di Jabodetabek. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan layanan kereta api dalam kota ekonomis dan berguna dalam mengurangi kemacetan lalu lintas secara nyata. Hal yang mengejutkan juga membaca laporaan bahwa pembangunan kereta peluru jalur ganda dengan teknologi MAGLEV antara Beijing dan Shanghai di Cina sepanjang 1106 Km lengkap stasiun penunjang dan keretanya menelan biaya 32 milyar dollar Amerika Serikat atau sekitar US$ 29 juta per km dibanding dengan pernyataan Gubernur DKI bahwa pembangunan monorail dengan teknologi roda dan rel yang lebih rendah dari MAGLEV antara Pondok Pinang dan Jakarta Kota sepanjang 13,2 Km dikatakan memerlukan US$ 2,1 milyar. Jumlah ini kemudian disebutkan oleh sumber lain direvisi lagi menjadi menjadi US$ 2,9 milyar atau biaya satuan per kilometer US 219 juta atau 760% dari biaya satuan di Cina. Jumlah ini 829% lebih besar dari biaya yang semula disitir oleh mantan Gubernur DKI Sutiyoso sebesar US$ 350 juta. Mengenai harga2 ini kita perlu mengikuti standard yang telah diterapkan di Cina, dan kalau perlu menggunakan teknologi MAGLEV. Sebagai bandingan satu kontraktor teknologi Australia baru saja memenangkan tender pembangunan jalan kereta api gerbong panjang untuk pengangkutan batu bara dari Malinau ke Tarakan sepanjang 135 Km dengan harga total US$ 650 juta, atau 4,81 juta per kilometer. Bila ditambah gerbong panjang dan lokomotifnya dapat mencapai US$ 1,1 milyar. Bayangkan betapa kacaunya birokrat kita dengan dukungan orang-orang yang mengaku wakil rakyat secara berjamaah merampok negara dan rakyat.

Telekomunikasi menjadi masalah besar 10-15 tahun yang lalu. Dengan kemajuan teknologi dan dengan pergeseran peranan perusahaan telekomunikasi yang beroperasi di Indonesia telah terjadi kemajuan luar biasa didalam pelayanan telekomunikasi untuk percakapan, data, dan juga visual. Satu2nya perbaikan yang perlu dilakukan adalah penerapan peraturan Portabilitas Nomor Telefon, dimana nomor telephone sekali sudah dijual kepada konsumen bukan lagi milik operator. Kemana saja pemilik pindah operator nomor lama dapat dipakai terus. Hukum Portabilitas Nomor Telefon ini telah diterapkan di Amerika Serikat sejak tahun 2001 dengan penghematan waktu pelanggan bila terpaksa berganti operator. Bagi operator hal ini bukan masalah besar karena mereka cukup menghapuskan nomor yang pindah dari database pelanggannya dan kemudian pada saat yang sama nomor itu diregistrasi ulang di database operator yang menerima pelanggan tersebut.

Pelabuhan Laut dan Pelabuhan Udara kita sudah perlu didefinisikan ulang fungsi dan cara pengoperasiannya. Adalah memalukan bila pelabuhan2 kita terpaksa dioperasikan oleh perusahaan luar negeri hanya karena kita tidak becus mengurusnya. Kalau memang manfaatnya lebih banyak untuk bangsa ini, tidak perlu malu2 untuk memintan Pelabuhan2 kita dioperasikan sementara oleh perusahaan asing sambil kita menyiapkan SDM dan sumber daya organisasi yang memadai yang dapat mengoperasikan pelabuhan sesuai dengan standard internasional.


Kementerian dan Lembaga Negara

Pendirian lembaga2 negara yang tidak ada didalam konstitusi kiranya dihapuskan. Kementerian yang ada saat ini terlalu banyak. Hal ini membuat struktur kabinet gemuk sedangkan kewenangan dan pelaksanaan tanggung jawab negara tumpang tindih. Action selalu terlambat. Ketiga awak motor boat Kementerian Kelautan ditangkap polisi perairan Malaysia, berbagai Kementerian ribut saling menyalahkan. Ketika TKI teraniaya di Arab Saudi Kementerian2 saling lempar tanggung jawab. Ketika TKI dijatuhi hukuman mati di Malaysian tidak ada Kementerian yang membela, padahal berbagai kantor pemerintah berebutan menanggok rejeki dari TKI yang bekerja di luar negeri.

Lembaga-lembaga yang tumbuh diluar konstitusi tidak berhak atas allokasi anggaran 80% penghasilan pemerintah dari pajak penghasilan warga negara. Mereka hanya dapat dibantu dari Dana Amanah Rakyat yang pengalokasiannya berada ditangan wajib pajak yang dapat berubah2 dari bulan ke bulan.

Kementerian dan Lembaga negara harus menghargai hak-hak warga negara. Kementerian dan Lembaga negara terkait harus menghargai keragaman masyarakat, kebebasan berserikat, kebebasan bekumpul, kebebasan beragama termasuk kalau berganti agama atau terang2an menyatakan tidak beragama, kebebasan mengekspresikan budaya lokal / suku dimana saja diwilayah republik Indonesia sebagai hak yang hakiki manusia. Negara tidak berhak memaksa warga negara untuk meyakini dan melakukan ekpresi budaya apapun yang tidak dikehendakinya diseluruh wilayah Republik Indonesia. Pemaksaan pemakaian penutup kepala dikalangan siswi sekolah lanjutan di NAD dan di Sumatra Barat adalah pelanggaran konstitusi dan pelanggaran HAM.

Keberadaan Kementerian Agama tidak mengurusi dogma dan praktek keagamaan. Juga tidak mencampuri pendidikan agama yang merupakan ranah privat. Kegiatan dan anggaran Kementerian Agama mencerminkan kepentingan semua agama-agama dan tidak boleh didikte oleh agama-agama tertentu.

Pembinaan Umat Beragama

Pembinaan umat beragama dan ritus keagamaan merupakan hal yang sangat penting bagi bangsa di Indonesia. Pelaksanaannya diserahkan kepada paguyuban pemeluk agama-agama secara mandiri, bebas dari campur tangan pemerintah. Pendidikan agama yang dilakukan disekolah menekankan pada persamaan prinsip agama-agama bukan menekankan perbedaan perbedaan yang dalam sepanjang peradaban manusia agama yang diturunkan oleh Wahyu Ilahi tersebut tidak pernah menyebutkan nama agama tertentu. Penamaan yang datang kemudian seperti Hindu, Ibrani, Budha, Khong Hu Cu, Kristen, Islam, Bahai, Mormon adalah kombinasi budaya dan kesepakatan paguyuban pemeluk agama-agama. Kemudian ada sistematika adalah hal yang lahir kemudian ketika agama-agama mengadakan penyesuaian dengan alam, iklim, adat dan kebiasaan. Perayaan hari-hari besar Islam di Indonesia / Malaysia yang berbudaya Melayu sangat berbeda dengan di Jazirah Arab. Di lingkungan Budaya Melayu, Idulfitri dirayakan secara besar, sedangkan di Jazirah Arab Idul Adha lebih dirayakan.

Oleh karena itu biarkanlah pembinaan umat beragama menjadi ranah paguyuban pemeluk-pemeluk agama dan tidak pantas dicampuri oleh pemerintah.

Ironisnya orang-orang Indonesia yang rata-rata sangat banyak beribadah justru semakin hari semakin jahat.

Pendidikan beragama kita seharusnya membuat jarak antara pemeluk agama-agama semakin lama semakin kecil, bukan sebaliknya. Kebenaran Ilahi harus diakui sebagai wilayah private dan bukan bukan milik agama-agama tertentu saja, sebab semua pemeluk agama-agama akan mengatakan bahwa agama miliknyalah yang agama Tuhan yang sesungguhnya, padahal hanya Tuhan yang tahu.

Hanya ada dua negara didunia yang memiliki Kementerian Agama, Indonesia dan Israel. Israel memang sejak awal adalah negara Teokrasi, sedang Indonesia sejak awal adalah negara Hukum (sekuler) yang heterogen. Hendaknya seluruh warga negara Indonesia diajarkan bahwa heterogenitas agama-agama di Indonesia sebagai berkat dan kita semua dapat menikmati kebajikan yang muncul dari heterogenitas agama yang ada.

Berlian Siagian
February 2 at 9:10am · Unlike · Report
You, Riedno Graal Taliawo, Koesno Haen Parlin, Srigala Terluka and 19 others like this.
Bang Edison mendingan kita berpikir selama ini ,kita tidak sadar ,tidak punya malu kepada sejara pejuang yg merebut ke merdeka an ,timbang mengisi ke merdeka an,tidak bisa bisanya cuma mengisi ke kacauan,,,,,,,,,
December 16, 2010 at 4:35am · Like · 2 people
Ade Muhammad saudara Edison harus paham, bahwa yang dilakukan oleh Doktor Berlian Siagian dan kawan kawan adalah bagian dari mengisi kemerdekaan dengan pembangunan yang dimulai dari pemikiran terbaik untuk bangsa. pikiran terbaik anda? ...
December 16, 2010 at 6:10am · Like · 2 people
Hendarmin Ranadireksa Lebih lengkap lagi kalau dilatarbelakangi oleh adanya Visi Bangsa. Salam.-
February 2 at 9:30am · Like · 2 people
Titik Setyowati pak Ade@komennya aja sering kacau jangan ditanyakan pikiran terbaik anda?
February 2 at 12:55pm · Like · 3 people
Titik Setyowati maksud saya,pikiran terbaiknya (BE)
February 2 at 1:27pm · Like
Basri Hasan BNI 1946 adalah bank asing pertama yg buka bank joint venture di Viet Nam tahum 75an, bernama Indovina Bank, orang2 Vietnam sangat menghargai iitu dan mereka belajar banyak. Tahun 1999 saham BNI dijual dan sepenuhnya milik Vietnam, sekarang telah menjadi bank papan atas disana. Bangsa yg belajar dengan cepat.
February 2 at 3:02pm · Like · 6 people
Ibrahim Sobirin Idea dan konsep pajak yg bagus tapi mekanisme yg sulit ya , menurut saya uu partai politik dan pemilu yg di perbaiki , dimana dpr cukup 99 anggota saja masing2 3 org yg mewakili wilayah provinsi masing2 dan gaji dpr gak usah besar sama dgn pegawai negeri .
March 16 at 7:21pm · Like · 1 person
Basri Hasan ‎@Ibrahim, visi saja belum mendapat tempat. Tanpa bisi juga sulit meletakkan konstitusi baru. Konsep pajak itu hanya mungkin dengan konstitusi baru karena harus ada didalamnya.
March 16 at 7:36pm · Like · 2 people
Anton Isdarianto Israel jelas lebih memiliki "distinguishment". Dan negeri kita tidak memiliki itu, alias abu-abu. Sejak awal Israel memang negara Teokrasi seperti dibilang Pak Berlian Siagian,......Lha negeri kita, terombang-ambing diantara Teokrasi dan Sekuler. Kalopun sulit membubarkan Kementerian Agama, usul saya robah saja menjadi Kementerian Urusan Kebebasan Beragama. Kapan negeri kita jadi maju?
March 16 at 10:02pm · Like · 2 people
Anton Isdarianto Dalam urusan agama, sebenarnya yang menjadi filosofi bagi sebuah negara sekuler adalah agama ada dalam ruang privat. Alias agama sepenuhnya menjadi urusan pribadi pemeluknya dengan Sang Khalik. Negara dalam berbagai manifestasi kekuasaannya tak boleh mencampuri domain privat warganegaranya. Miturut hemat saya, itulah yang seharusnya menjadi tujuan perjoangan FIS dalam bidang budaya/agama.
March 16 at 10:34pm · Like · 2 people
Bonaventura Nugraha he he mungkin juga Kementrian keuangan dilebur saja : Lha wong ora duwe duwit kok ana Menterine .... Jadikan Kementrian Perutangan he he
March 16 at 10:40pm · Like · 2 people
W.m. Dynamicz go negara sekuler,,
March 17 at 6:46am · Unlike · 3 people
Hendarmin Ranadireksa Sekedar cuplikan bagaimana luwes Bung Karno (penggali pancasila) menjelaskan di PBB, sila ketuhanan dalam praksis.

” Ketuhanan Yang Maha Esa. Tidak seorangpun yang menerima Declaration Of American Independence sebagai pedoman untuk hidup da...See More
March 17 at 9:45am · Like · 2 people
Ibrahim Sobirin Negara akan maju atau tidak , bukan bearti negara sekuler jaminan nya . Negara akan maju kalau semua rakyat sepakat membangun ekonomi yg mandiri tdk terikat atau bantuan asing , contoh hak milik akan tanah harus dimiliki rakyat bukan utk asing . Asing hanya boleh menggunakan tanah bila cluster system mutlak dilakukan .
March 17 at 9:46am · Like
Berlian Siagian ‎Anton Isdarianto: Penerapannya uga nggak sulit oleh karena struktur IT SPM yg ada sekarang sudah mendukung. Yang belum ada adalah ketentuan yg menetapkan mana lembaga yang berhak menerima dan kriteria account transparancy and Account audit...See More
March 17 at 10:11am · Like · 1 person
Berlian Siagian Saya akan mencoba mengundang Dr. A Fuad Rahmady. Dirjen Pajak yang baru ke forum ini. Dirjen pajak yang lama cukup reseptive terhadap perbaikan tata cara perpajakan a.l. dengan perubahan Fiskal Luar Negeri, perbaikan Tata cara Pajak Bumi dan Bangunan. Dr. Fuad Rahmady kelihatannya cukup reseptive. FIS siap nggak mendukung issue ini? Salam FIS.
March 17 at 10:14am · Like · 2 people
Ibrahim Sobirin Berlian Siagian@Pikir kan baik2 mekanismenya , krn kita tau semua pelaksana uang negara adalah penyamun . Bagaimana hukumannya bila distribusi tdk adil , krn hampir semua partai terutama yg besar punya link di birokrasi terutama pajak . Jangan sampai trial & error dan berakibat musibah baru bagi negara ini .
March 17 at 10:18am · Like · 1 person
Berlian Siagian ‎Ibrahim Sobirin@: Akan saya perhatikan dan terima kasih atas dukungannya.
March 17 at 10:21am · Like · 1 person
Anton Isdarianto ‎@Berlian Siagian: Tentang bagaimana laporan keuangan mencerminkan kewajaran accounting practicenya, sudah ada pedomannya yaitu Prinsip2 Akuntansi yang baik dan benar (PAI). Sedangkan auditibility dari suatu pembukuan perusahaan atawa organ...See More
March 17 at 10:45am · Like
Basri Hasan ‎@bung Ibrahim, apakah negara berdasarkan ktyme juga memberi jaminan? Sama sekali tidak dan yang jelas sudah terbukti gagalnya. Mohon dicarikan sistem negara demokratik yg sejenis, saya belum ketemu. Salam
March 17 at 11:54am · Like · 1 person
Basri Hasan ‎@bung Berlian, saya khawatir bung Fuad tidak akan berani bicara apa adanya dan dia akan terperangkap membedah dengan paradigma lama. Kalau dia memang berani, bisa saja forum terbatas dulu di FB juga bisa. Salam
March 17 at 12:52pm · Like
Anton Isdarianto Saya senada dengan Bung Basri Hasan, kenyataannya kita lihat tidak ada bukti2 empiris bahwa ada negara Teokrasi yang negara maju. Sama seperti pernyataan saya kemaren, tidak ada empirical evidence adanya negara maju yang menerapkan diskriminasi jender.......Bagi saya, kriteria negara maju itu bukan hanya negara yang kaya-raya.
March 17 at 4:16pm · Like
Anton Isdarianto Sedangkan negara Teokrasi yang kaya-raya itu bisa menikmati kekayaannya, oleh karena jasa teknologi maju dari negara2 sekuler juga. Misalnya dalam usaha menyedot minyak dari dalam perut bumi negara2 Teokrasi tsb. Lagipula negara sekuler itu tidak anti agama. Hanya agama tidak dipakai sebagai sumber hukum negara.
March 17 at 5:35pm · Like · 1 person
Kang Sjamsudin Kelanjutan dari kemajuan sekuler, sekarang China sedang menyusun "index Bahagia" untuk dikejar oleh manusia modern (?)......; agama vs hukum negara -- ini hanya perspektif saja - toh kebanyakan hukum dibanyak negara tidak membolehkan pencu...See More
March 18 at 7:12am · Like · 1 person
Basri Hasan Agama membolehkan perbudakan, dan budak boleh disetubuhi. Tolong cari agama mana yg melarang perbudakan. Salam logos.
March 18 at 7:17am · Like
Kang Sjamsudin kompilasi item item ajaran berpikir dan berperilaku dalam agama (islam khususnya) mengarah pada sikap baru yang harus melindungi eksistensi orang perorang, terutama orang yag menjadi atau berada dibawah tanggung jawab seseorang; setiap orang adalah pemimipin dirinya sendiri jadi ia harus bisa mengelola sikap yang tepat sesuai ajaran ajaran yang bukan diperoleh dari SATU KATA saja.....(Islam khususnya, mengajarkan agar masuk dlm agama secara keseluruhan, secara kaffah..itu salah satu maksudnya )
March 18 at 7:23am · Like · 1 person
Basri Hasan Interpretasi kaffah menurut Abubakar Baasyir, beda dgn Arifin Ilham, beda dengan Aa Gym, beda dengan Ulil Abshar dan tentu saja beda dengan Ahmadiyah.
Sudahlah kawan, sarungkan saja "samurai" anda dan bicarakan negara ini dengan akal budi.
Sa...See More
March 18 at 7:36am · Like · 2 people
Kang Sjamsudin akal budi juga diajarkan dalam agama (tidakkah engkau berakal? ) .....terimakasih....selalu banyak paralel nya........yg tidak mau membicarakan silahkan, yang mau pasang sarungnya monggo, yang mau melepas ini itu tidak diganggu, tidak saling ganggu mungkin itulah "do's' nya....... thanks....
March 18 at 7:41am · Like · 1 person
Nasche Ammad Keimanan adalah sebuah oasis di dalam hati yang tidak akan pernah diwarnai oleh kafilah pikiran...bismillahhh..
March 18 at 7:56am · Like
Radhar Tribaskoro ‎Basri Hasan: Kalo belajar dari Eropa, imposibilitas agama sebagai ideologi negara diputuskan setelah perang 130 tahun. Setelah seperempat penduduk Eropa binasa. Turki menjadi negara sekuler setelah ratusan tahun perang "membela agama dan k...See More
March 18 at 11:40am · Like
Nasche Ammad RADHAR@..Secularism in Turkey defines the relationship between religion and state in the country of Turkey. Secularism (or laicity) was first introduced with the 1928 amendment of the Constitution of 1924, which removed the provision declar...See More
March 18 at 11:49am · Like
Anton Isdarianto ‎@ ALL: Saya berpendapat, sebuah Negara yang seluruh rakyat dan pemimpinnya memahami dan melaksanakan BUDI PEKERTI, adalah jauh lebih baik dari negara Teokrasi. Karena dalam negara yang ber-BUDI PEKERTI pasti tak akan ada penindasan dan perbudakan.
March 18 at 11:57am · Like · 3 people
Basri Hasan Bung Radhar Tribaskoro, mengingat sejarah Eropa anda benar sekali. Negara2 timur tengah dan Nusantara sama sekali tidak pernah mengalami perang ideologi yg keras dan kemudian renaissance. Rasanya belum ada ketemu jejak renaissance khususnya...See More
March 18 at 11:58am · Like · 1 person
Suriswanto Fath Faktanya, kaum (apa yg disebut dan mengaku) "nasionalis" di Indonesia tdk pernah mau tegas2 menyatakan sikap menolak thd jalan kekerasan dlm membela ideologi. Contohnya adl pemerintahan sekarang yg di suatu waktu sering membanggakan dirinya...See More
March 18 at 12:25pm · Like · 1 person
Ayu Schaefer Di Indonesia y ada saat ini adalah menonjolnya ambisi Penguasa dan Kronie nya saja. Mereka merasa berhak untuk melakukan hal itu, mereka lupa kepada Rakyat y tlah memilihnya. Jadi apa y bs diharapkan Rakyat oleh Pemerintah semacam ini.
March 18 at 8:27pm · Like
Ayu Schaefer ‎Radhar Tribaskoro: Di Turkei itu masyarakatnya juga terbagi2 arah dan cara pikirnya. Di pelosok2 desa di Turkei semua perempuanya menggunakan Kerudung. Tapi pergilah ke Istambul: disini bs dilihat banyak cewek Turkei mengecat Rambutnya menjadi Pirang dan mereka mengenakan gaya cewek2 Eropa tanpa Tutup Kepala.
March 18 at 8:33pm · Like · 1 person
Anton Isdarianto ‎....wow,...nice hearing that, Ayu....I think there are many, many beautiful girls in Turkey who are not afraid to show their physical beauty, I believe, it's true,...... 'cos Turkey as a nation, is very eager indeed to become member of European Union....
March 18 at 8:41pm · Like · 1 person
Radhar Tribaskoro Pak Basri Hasan: Itu pertanyaan sulit. Tetapi saya optimis kita sdg bergerak ke sana. Kalau dibandingkan dengan Eropa, kita sedang menyusuri jalan enlightenment. (Renaissance adalah periode lebih awal, lebih sebagai gerakan budaya). Substan...See More
March 18 at 9:20pm · Like · 1 person
Basri Hasan Mudah2an mas Radhar Tribaskoro enlightment itu berjalan. Dari sebuah kelompok diskusi rakyat pemilik negeri ini sebuah wisdom berikut muncul.

Mari mulai belajar menyarungkan "samurai" masing2, hanya dengan "samurai" dalam sarungnya kita bisa...See More
March 18 at 9:44pm · Like · 1 person