Kepercayaan Publik dan Kebohongan Publik.

Kepercayaan Publik dan Kebohongan Publik.

(Dicuplik dari: Hendarmin Ranadireksa, ARSITEKTUR KONSTITUSI DEMOKRATIK, Fokus Media 2010 Edisi II, h. 280-283)

Wilayah Kepercayaan Publik.

Negara demokrasi ditandai dengan dimilikinya lembaga utama kenegaraan seperti lembaga kepala negara dan lembaga Trias Politika yakni lembaga legislatif (lembaga pembuat Undang-Undang), lembaga eksekutif (lembaga pelaksana Undang-Undang), dan lembaga yudikatif (lembaga yang mengadili pelanggaran atas Undang-Undang). Untuk dapat melaksanakan fungsinya dengan baik lembaga-lembaga tersebut memerlukan adanya kepercayaan atau trust dari publik/rakyat.

Lembaga kepala negara dan lembaga Trias Politika berada dalam wilayah kepercayaan publik dan oleh karenanya lembaga dimaksud disebut sebagai lembaga kepercayaan publik. Akseptasi publik atas produk lembaga berupa Undang-Undang, kebijakan, dan/atau keputusan pengadilan hanya mungkin sejauh pengemban fungsi tugas lembaga memahami dan menyadari sepenuhnya arti dan makna yang terkandung dalam kata kepercayaan publik.

Mudah dimengerti bahwa pengemban jabatan lembaga kepercayaan publik haruslah sosok figur yang memiliki integritas, berkepribadian kuat dan terpercaya, dan memiliki kepekaan (sensitifitas) terhadap norma dan etika[Kesadaran akan norma dan etika itulah yang akan menjaga lembaga-lembaga tersebut dari kemungkinan terdegradasi menjadi lembaga yang kurang atau bahkan tidak lagi dipercaya publik].

Predikat lembaga kepercayaan publik adalah Lembaga Yang Terhormat atau acapkali disebut Lembaga Mulia, maka pengemban jabatan kepercayaan publik memperoleh julukan sebagai pemangku jabatan Yang Terhormat atau jabatan Yang Mulia. Sebutan untuk pengemban jabatan adalah ‘Yang Terhormat’ (Honorable), ‘Yang Terpercaya (Your Honest), atau ‘Yang Mulia’ (Your Excelency). Figur yang sedang mengemban jabatan Yang Terhormat otomatis sedang tidak menjadi warganegara biasa melainkan menjadi warganegara terhormat.

Kepercayaan Publik dan Kebohongan Publik.

Telah disinggung di muka bahwa di wilayah ini yang sangat diutamakan adalah kesadaran akan norma dan etika. Maka makna istilah kepercayaan publik dan kebohongan publik dalam kaitannya dengan fungsi lembaga lebih berkonotasi pada nilai-nilai yang bersifat normatif ketimbang ketentuan yang bersifat hukum formal. Pengemban jabatan kepercayaan publik harus paham betul makna yang terkandung dalam kata ‘kepercayaan’. Pengemban jabatan kepercayaan publik harus benar-benar figur yang dipercaya publik. Selama dalam masa jabatan pengemban jabatan harus menjaga diri untuk tidak melakukan ‘kebohongan publik’.[1]

Yang dimaksud dengan kebohongan publik adalah pemberian keterangan yang tidak benar terhadap petugas negara yang memiliki otoritas untuk menguji kebenaran atau ketidakbenaran isi keterangan sang pejabat. Pejabat kepercayaan publik yang melakukan kebohongan publik substansinya telah menciderai lembaganya sendiri, lembaga kepercayaan publik. Kebohongan publik apabila dibiarkan berlarut akan berdampak pada tergerusnya kepercayaan publik pada lembaga-lembaga kepercayaan publik. Lembaga kepercayaan publik akan menjadi lembaga yang tidak dipercaya publik. Dengan hilangnya kepercayaan publik maka hilang pula arti lembaga sebagai lembaga ‘Yang Terhormat’ ataupun sebagai lembaga ‘Mulia’. Produk lembaga yang telah terdegradasi tidak lagi dihormati publik dan, lebih jauh, tidak akan memperoleh kepatuhan publik. Kondisi semacam itu dalam terminologi politik dikenal dengan sebutan ‘krisis kepercayaan terhadap lembaga-lembaga negara’. Negara kehilangan wibawanya yang berarti negara dalam keadaan bahaya.

Catatan kaki:
[1] Di Indonesia istilah ‘kebohongan publik’ sering muncul. Istilah tersebut hampir tidak memiliki makna, istilah berhenti pada sebatas retorika politik. Di Indonesia pengemban jabatan kepercayaan publik apabila dipersangkakan melakukan suatu kesalahan harus sudah terbuktikan melalui Putusan Hukum Yang Berkekuatan Tetap. Di A.S. Presiden Clinton, terancam pemecatan (impeachment) ‘hanya’ karena ia berbohong atas skandal sex-nya dengan Monica Lewinsky. Di Jepang Perdana Menteri Kakue Tanaka terpaksa melepaskan jabatannya karena terbukti berbohong dalam kasus penerimaan dana dari Lockheed sebesar US $ 500.000.-. padahal dana dimaksud tidak digunakan untuk dirinya melainkan untuk partai (LDP). Artinya kebohongan publik berakibat langsung terancamnya jabatan kepercayaan publik. (catatan: kejadian tersebut luas diberitakan di media cetak dan elektronik di seluruh dunia)



Hendarmin Ranadireksa
January 25 at 7:37am · Unlike · Report
You, Wisnu B Prakasa, Basri Hasan, Sri Agy and 15 others like this.
50 of 154

Gus Hafidh Skpm ‎@Samsoel Maarif : Karena itulah Pak Samsoel, pesantren kami menerima santri dari balita hingga lansia. Sekarang ada 367 santri yang "full day ta'lim"....
January 26 at 1:28pm · Like
Gus Hafidh Skpm Maaf, kembali pada tema Pak Hendarmin, semoga terapan-terapan kita kepada masyarakat, sebagai ikon-ikon pendidikan anti pembohongan dan berganti kepercayaan. Salam revolusi. Bismillah
January 26 at 1:30pm · Like · 4 people
Nasche Ammad Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda dan diri mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah; dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan
January 26 at 1:35pm · Like · 3 people
Widionirwono Tundjungseto Luar biasa sekali pak ceritanya.... ya ini hasil utak-atik gatuk saja, melihat kondisi saat ini... memang varian ilmu terapan itu yang sekarang dibutuhkan untuk mengantisipasi kondisi di lapangan saat ini.....
January 26 at 1:36pm · Unlike · 2 people
Gus Hafidh Skpm Maha Benar Allah atas segala firmanNya. Bismillah

Powered by Telkomsel BlackBerry®
January 26 at 1:37pm · Like · 1 person
Resmond Sembiring Dalam negara demokrasi, hak pengawasan rakyat terhadap penyelenggaan pemerintah dan negara tetap diakui. Yg dimaksud dengan rakyat disini, adalah mereka yg berada di luar kekuasaan, al rakyat sebagai pribadi, organisasi masa, organisasi sos...See More
January 26 at 2:08pm · Like · 1 person
Rhama Jhony Arif tidak daalam lingkaran politik? maksud
January 26 at 6:35pm · Like
Ade Muhammad bukan pejabat politik dan bukan alat negara (pegawai negeri)]
January 26 at 7:05pm · Like · 2 people
Rhama Jhony Arif kedudukan rakyat jadi sempit dunk?
January 26 at 7:07pm · Like
Hendarmin Ranadireksa ‎@Gus Hafidh Skpm. Maaf terlewat membacanya.

Kutip, "....,kapan nilai dan konsep indah, idial ini bisa kita ekskusikan pada negara kita Indonesia ?...."

Saya hanya berharap dan berupaya agar kesadaran akan perlunya norma & etika bernegara m...See More
January 26 at 9:06pm · Like · 1 person
Hendarmin Ranadireksa ‎@Rhama Jhony Arif. Rakyat adalah bukan wakil rakyat (anggota parlemen/legislatif), bukan pemerintah (eksekutif), bukan hakim (yudikatif), bukan birokrasi / pegawai negeri (pelayanan publik yang digaji dan dapat pensiun dari negara), bukan ...See More
January 26 at 9:21pm · Unlike · 3 people
Rhama Jhony Arif baiklah...
January 26 at 9:23pm · Like · 1 person
Gus Hafidh Skpm ‎@Hendarmin Ranadireksa: alhamdulillah, haru membacanya Pak Hen. Sebab sudah berulang dan kami terus belajar. Akhirnya saat tidak mendapat tanggapanpun sudah terbiasa tidak seperti pada awal. Kemarin kami mengira, memang model di modern beg...See More
January 26 at 9:27pm · Like · 1 person
Hendarmin Ranadireksa ‎@Gus Hafidh Skpm. Untuk tidak disalah pahami, hanya "beberapa" gurubesar dan pasti tidak semua S2 dan S3 (ketatanegaraan). Salam.-
January 26 at 9:42pm · Like
Samsoel Maarif Dari 1559 member FIS ini, saya berharap banyak juga bapak bapak dan ibu ibu dari komunitas pemerintahan yang masih aktif...
January 26 at 9:49pm · Like · 1 person
Resmond Sembiring ‎@ Pak Hendarmin. Maaf hanya utk koreksi. Ancaman hukuman di atas lima tahun. Pejabat negara dibebas tugaskan, tanpa menunggu keputusan memiliki kekuatan hukum tetap. Di bawah 5 thn, saya sependapat.
January 26 at 9:52pm · Like · 1 person
Gus Hafidh Skpm Suwun Pak Hen. Salam

Powered by Telkomsel BlackBerry®
January 26 at 10:02pm · Like
Resmond Sembiring ‎@ Pak Hendarmin kutipan >" Dari keterangan tersebut maka partai politik adalah rakyat juga (aneh kalau ada ungkapan "partai politik telah meninggalkan rakyat" Bagaimana meninggalkan wong dia juga bagian dari rakyat?)." Disarikan dari kons...See More
January 26 at 10:13pm · Like
Hendarmin Ranadireksa ‎@Resmond Sembiring. Dalam kasus Akbat Tanjung (Ketua DPR dan Ketua Golkar) pernah tersandung kasus 'lenyapnya dana Bulog, Rp 40 M, terkenal dengan sebutan "Bulog Gate". Beliau teracam terkena UU No.31/1999, pada Pasal 415 KUHP (Pidana dike...See More
January 26 at 10:13pm · Like
Hendarmin Ranadireksa ‎@Resmond Sembiring. Partai tetap rakyat pak yakni rakyat yang bergabung dalam organisasi yang namanya partai sebagai bagian dari hak berserikat dan menyampaikan pendapat (terlepas dari adakah ia menerima santunan biaya atau tidak dari negara). Anggota partai bisa sedikit bisa banyak (jutaan) yang semuanya adalah rakyat. Yang masuk ke lingkaran kekuasaan adalah wakil rakyat yang terpilih dalam pemilu baik sebagai eksekutif maupun legislatif (wakil rakyat = mewakili rakyat = bukan rakyat). Salam.-
January 26 at 10:25pm · Like · 2 people
Samsoel Maarif ‎@ Uweh ternyata pak Hen juga ingat terus dg kasus2 ini dan sejenisnya....kalau kita bandingkan dg wkt kasus AT itu terjadi dg kondisi sekarang,rasanya kita juga sdh banyak kemajan....wkt kasus diatas terjadi, rasanya saya hanya bisa menonton dan berstatus kadal lagi...lah utk sekarang, kita2 kan engga gampang utk dikadali spt wkt itu.....
January 26 at 10:26pm · Like · 1 person
Hendarmin Ranadireksa ‎@Samsoel Maarif. Hanya karena kebetulan saya dikirimi buku Skandal Bologate (1253 halaman) jadi ingat terus pak... he3x....
January 26 at 10:30pm · Like
Samsoel Maarif Sampai sekarang, saya kalo lihat AT tampil di tv jadi mules rasanya.karena kebetulan pak Rahadi Ramelan kan menteri saya pak......kebayang saya ,se orang menteri profesor sampai kecewa thd partai segitunya....
January 26 at 10:34pm · Like
Dey Bifat ‎@Hendarmin R : integritas, kepribadian, terpercaya, kepekaan (sensitifitas) terhadap norma dan etika tak lebih hanya sebagai rajutan yang tak bermakna,pemimpin bangsa ini memimpin negara tidak ubahnya memimpin perusahaan nenek moyangnya yang mau dibuat seperti apa aturannya tidak peduli dan suka mengabaikan kesejahteraan karyawan (baca rakyatx)
January 26 at 10:44pm · Like
Dey Bifat ‎@ HR : keprihatinan ini mungkin salah menurut pak HR.....
January 26 at 10:46pm · Like
Gus Hafidh Skpm ‎@Dey Bifat: jika terlewatkan hanya sistem mesin institusinya yang dibangun dan pentingkan, sementara figur manusianya tidak dipentingkan, maka kekosongan dan kekerdilan nurani akan membersamai sebuah institusi. Seyogyanya antara manusianya...See More
January 26 at 10:56pm · Like
Hendarmin Ranadireksa ‎@Dey Bifat. @Kutip, "....keprihatinan ini mungkin salah..." Tidak salah. Karenanya, ke depan, untuk menduduki wilayah kepercayaan publik, seseorang harus memenuhi persyaratan a.l., track record ybs, setidaknya s/d ia mengajukan diri, tidak...See More
January 27 at 7:52am · Like · 2 people
Widionirwono Tundjungseto Sayangnya masalah kemajuan kita berusaha meniru barat dan budayanya.... sayangnya aspek moralitas (yg baik) gak diserap sekalian. Yang dipakai adalah budaya kekuasaan khas negeri dimana masih tercemar budaya khas para penjajah belanda yang ...See More
January 27 at 8:49am · Like · 1 person
Hendarmin Ranadireksa ‎@Widionirwono Tundjungseto. Lewat forum-forum semacam ini dengan segala keterbatasan jangkauan, norma umum/universal tentang etika bernegara kita ungkap. Salam.-
January 27 at 9:00am · Like · 1 person
Resmond Sembiring Pak Hendarmin, utk kasus Akbar tanjung ( bulog gate ) , sebagai pejabat negara beliau diancan hukuman dengan uu no 31/1999 ttg pemberantasan korupsi. dan kuhp . Pada uu ini menimbulkan, berbagai tafsir pada praktisi hukum ( hakim, jaksa ...See More
January 27 at 10:06am · Like · 1 person
Resmond Sembiring Pak Hendarmin, berari partai berkelamin dua. Satu kelaminnya ada dirakyat satu lagi ada dilingkaran kekuasaan/ parleme ( pergatian antar waktu bagi anggota parlemen. Masih merupakan kewenangan partai ). Kewenangan pergantian antar waktu , adanya fraksi partai di parlemen dan beberapa petinggi partai merangkap sebagai anggota kabinet di pemerintahan . Masih dapat dikatakan partai adalah rakyat ?
January 27 at 10:12am · Like · 1 person
Gus Hafidh Skpm Binatang Heamaprodit kan memang ada Pak Resmond. Semacam cacing itu berkelamin dua. Kenapa kita menantang fakta alam. Cuman apakah kita akan meniru cacing ? nah ini yang menjadi pertanyaan. Namun berguru pada semut dan lebahpun, kita tidak akan rendah. Bismillah
January 27 at 10:22am · Like · 1 person
Samsoel Maarif ‎@ GH..rasa2nya kondisinya memang sdh perlu kita seriusi....faktanya perilaku/tata nilai penguasa sangat berpengaruh/dominan dalam mebentuk tata nilai yakyatnya.....nah kalo perilaku penguasa yang seperti sekarang ini ambivalen/banci/hermapridit/..atau munafik lah kasarnya....kita posisikan sbg kebenaran....iya wajarlah kalo penduduk seluruh negeri menjadi ambivalens juga....
January 27 at 10:30am · Like · 2 people
Gus Hafidh Skpm Karena itu Pak Pak Samsoel, tidak serta merta seluruh fenomena alam kita adopsi secara mentah latah. Hal ini sebagaimana tulisan kami menjawab pertanyaan Pak Suris tentang pasal 29 kemarin. Tidak seharusnya, nilai-nilai barat yang belum ten...See More
January 27 at 10:51am · Like · 1 person
Resmond Sembiring Oleh karena itu maka ada sebutan pejabat cacingan Pak gus. hahaha
January 27 at 11:09am · Like · 1 person
Gus Hafidh Skpm yang cacingan kita obati Pak Resmon...dan dengan kasih displin cerdas, jika ada yang tidak bisa dengan pengobatan, dan tim dokter merekomendasikan operasi besar sampai pengamputasian-----maka apaboleh buat------keselamatan dan kesehatan tubuh yang lebih besar dan banyak, maka operasi pengamputasian berupa revolusi peradaban, adalah jalan pilihan yang rasional------Salam revolusi Pak Resmond. Bismillah
January 27 at 11:56am · Like · 1 person
Mas Arifin Brandan salam revolusi! dari hari ke hari, akumulasi problem bangsa makin menumpuk dan aroma busuk dari berbagai skandal mafia pajak, mafia hukum, mafia politik, makin menyengat. ini seabrek agenda nasional: skandal gayus dan begundalnya, century,...See More
January 27 at 12:21pm · Like · 2 people
Gus Hafidh Skpm kalau usulan generasi baru usia 35 s/d 47 itu rasional meski tidak mutlak. Namun untuk ibukota negara kami lebih cenderung ke Kalimantan itu lebih rasional. Bismillah
January 27 at 12:35pm · Like
Mas Arifin Brandan salam revolusi! @gus hafidh, pilihan ke kawasan pesisir cirebon juga rasional. cirebon dengan pelabuhan tuanya sudah cukup masyhur sejak era walisongo s/d voc. akses dari dan ke seluruh pulau di indonesia mudah terjangkau. secara teknis ma...See More
January 27 at 12:51pm · Like
Gus Hafidh Skpm ‎@Mas Arifin Brandan: ya bisa usulan sampean di Cirebon, dan sementara kami masih cenderung ke Kalimantan. Salam
January 27 at 3:29pm · Like
Herlin Delly Lampung juga strategis menjadi ibukota he he he
January 27 at 3:35pm · Like
Gus Hafidh Skpm ‎@Mas Arifin Brandan: monggo bisa. Suwun

Powered by Telkomsel BlackBerry®
January 27 at 3:48pm · Like
Gus Hafidh Skpm Kami gak berani usulkan Lampung karena nenek saya disana Pak Herlin...takutnya dianggap KKN....kkkkkkkk...
January 27 at 3:49pm · Like · 1 person
Gus Hafidh Skpm ‎@Hendarmin Ranadireksa: ya Pak Hen, FIS telah melakukan itu. Salam hormat.

Powered by Telkomsel BlackBerry®
January 27 at 5:59pm · Like · 1 person
Hendarmin Ranadireksa ‎@Resmond Sembiring. Konteks bahasan adalah makna lembaga/jabatan kepercayaan publik dan makna kebohongan publik bagi pejabatnya. Saya mengungkap Akbat Tanjung karena beliau selaku Ketua DPR masih bisa melaksanakan tugasnya dari balik teral...See More
January 27 at 8:23pm · Like
Gus Hafidh Skpm Lha kemarin bupati khan malah melantik toh Pak....bahkan Gayus juga dengan Staf Ahli Utama Presiden...
January 27 at 8:25pm · Like · 1 person
Samsoel Maarif ‎@ Pak Hend...akur aku....
January 27 at 8:25pm · Like
Hendarmin Ranadireksa ‎@Resmond Sembiring. Partai bukan penguasa pak. Yang di DPR itu walau berasal dari partai substansinya adalah wakil (sebagian) rakyat (artinya bukan rakyat). Penggantian antar waktu didasarkan atas urutan nama yang dasarnya adalah perolehan suara di pemilu (di luar itu, kendati kader partai sehebat apapun ya tidak bisa mengisi jabatan lowong). Salam.-
January 27 at 8:28pm · Like
Gus Hafidh Skpm ‎@Widionirwono Tundjungseto: terima kasih atas pemaparan dan kami akur atas isinya. Salam pembangunan identitas bangsa Indonesia yang orisinil dan otentik dari akumulasi sadapan dari alam raya ini, tanpa harus selalu menyanjung bangsa lain,...See More
January 28 at 1:07pm · Like