emerintahan Abdullah Azwar Anas - Yusuf Widyatmoko Gagal Mensejahterakan Rakyat

Pemerintahan Abdullah Azwar Anas - Yusuf Widyatmoko Gagal Mensejahterakan Rakyat

oleh Helmi Rosyadi pada 15 Januari 2011 jam 22:13


Pasangan Abdullah Azwar Anas-Yusuf Widyamoko yang didukung oleh koalisi partai-partai politik mayoritas yang memperoleh kursi di parlemen muncul sebagai pemenang Pemilihan langsung kepala daerah (Pemilukada) yang berlangsung 27 Juli 2010. Walaupun dihujani berbagai kritik terhadap carut-marutnya penyelenggaraan Pemilukada dan rendahnya partisipasi pemilih serta tingginya angka golput, pasangan Abdullah Azwar Anas-Yusuf Widyamoko tetap dilantik pada tanggal 21 Oktober 2010.

Selama masa kampanye pasangan Abdullah Azwar Anas-Yusuf Widyamoko mengumbar janji-janji untuk mewujudkan Banyuwangi yang lebih baik, janji sembako lebih terjangkau dan lapangan kerja lebih luas. Namun kenyataannya harga-harga sembako selama pemerintahan Abdullah Azwar Anas-Yusuf Widyamoko justru semakin mahal. Janji lapangan pekerjaan yang lebih luas buktinya PHK yang meluas (PT Maya Muncar mem-PHK 120 karyawan, gaji karyawan Mall of Sritanjung (MOST) selama 3 bulan tidak dibayarkan).

Janji memberikan pinjaman modal lunak bagi pelaku usaha kecil (PKL) nyatanya belum diwujudkan, justru sebaliknya para PKL dipungut biaya Rp.500,-/hari bahkan ada yang Rp.1.000,-/hari dengan dalih Perda No.37/2002 tentang Restribusi Restoran. Penggusuran marak terjadi, menimpa para pedagang di Pasar Induk Banyuwangi dan ancaman penggusuran menghantui para PKL di parkiran Taman Sritanjung maupun di jalan A.Yani.

Reformasi birokrasi belum berjalan optimal, penataan organisasi perangkat daerah belum terlaksana dan kepala dinas juga masih didominasi oleh wajah-wajah lama. Akibatnya penyerapan APBD 2010 tidak optimal, buktinya masih ada sisa anggaran 165 juta. Relokasi SMPN 4 Banyuwangi masih belum terealisasi. PAK APBD 2010 juga ada beberapa kejanggalan dalam anggaran untuk pemberantasan hama tikus yang mencapai 106 miliar.

Klaim keberhasilan disetujuinya APBD 2011 pada pertengahan Desember 2010 oleh DPRD Banyuwangi yang kemudian dirayakan oleh 50 anggota DPRD Banyuwangi dengan menghamburkan uang rakyat ( APBD 2010) “keluyuran” ke Mataram dan Yogyakarta. Selain itu komposisi APBD 2011 tidak berpihak kepada rakyat (pro poor), terbukti alokasi belanja rutin jauh lebih besar daripada untuk belanja publik.

Kebijakan ekonomi pemerintahan Abdullah Azwar Anas-Yusuf Widyamoko yang berorientasi pada peningkatan kinerja makroekonomi berbasis finansial, dan bukan pada sektor-sektor riil dan sosial yang menyentuh kepentingan rakyat secara langsung. Kebijakan makroekonomi berbasis kinerja finansial ini merupakan cerminan dari kebijakan ekonomi neoliberal, bertumpu pada investasi dan perdagangan bebas atas barang, jasa dan keuangan yang menyatu dengan sistem kapitalisme internasional.

Pemerintahan Abdullah Azwar Anas-Yusuf Widyamoko yang menjadikan Kabupaten Banyuwangi sebagai pasar investasi asing dengan disiapkannya iklim investasi dan ketersedian lahan, tenaga kerja yang murah dengan sistem kerja kontrak dan outsourcing, pasokan energi dan infrastruktur. Sementara bidang bidang lain yang terkait kesejahteraan dan penghapusan kemiskinan, masih merupakan perhatian kosmetis. Pemerintahan Abdullah Azwar Anas-Yusuf Widyamoko seharusnya bercermin dari realitas dan kebutuhan konkrit masyarakat Banyuwangi. pemerintahan Abdullah Azwar Anas-Yusuf Widyamoko seharusnya bercermin juga dari kenyataan bahwa masyarakat bertahan dari krisis bukan karena fundamental makroekonomi yang kuat, tetap lebih karena resiliensi (ketahanan) sektor ekonomi rakyat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, sudah saatnya kita membangun gerakan rakyat yang demokratik, guna bersama-sama mendesak pemerintahan Abdullah Azwar Anas-Yusuf Widyatmoko untuk lebih memprioritas program/kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

Selain itu kita juga harus bersama-sama mendesak kepada pemerintahan Abdullah Azwar Anas-Yusuf Widyamoko untuk merubah haluan kebijakan politik ekonominya yang neoliberal (bertumpu pada investasi asing) ke ekonomi kerakyatan (bertumpuk kepada pembangunan ekonomi rakyat yang kuat). Sehingga pada tanggal 28 Januari 2011, Ayo bersama-sama turun ke jalan (demontrasi) memperingati 100 hari kegagalan pemerintahan Abdullah Azwar Anas-Yusuf Widyamoko mensejahterakan rakyat.

Wawan Nike
January 23 at 1:11am · Like · Report