FIS Open Letter to the House of Representatives About the Completion of the Regional Autonomy System (Surat Terbuka FIS untuk DPR Tentang Penyempurnaan Sistem Otonomi Daerah)

FIS Open Letter to the House of Representatives About the Completion of the Regional Autonomy System

In connection with the development issues and the discourse about the possibility of change / improvement of the system of regional autonomy that GOVERNOR NOT CHOSEN PEOPLE THROUGH THE ELECTION AGAIN, that GOVERNOR WILL BE CHOSEN / APPOINTED DIRECTLY BY THE PRESIDENT WILL BE CHOSEN or parliament PROVINCIAL GOVERNOR.

We, the Forum Indonesia Sejahtera (FIS) believes the two issues and the discourse is still NOT SOLVE THE PROBLEM ROOT, even more likely to worsen, because PROBLEMS OF REGIONAL AUTONOMY who often complained publicly and many media revealed, most of the district.

For the passage of local governance is democratic, transparent, effective and accountable, we urge the Government and Parliament, in order to quickly create new legislation which in essence,

LIFT REGIONAL AUTONOMY DISTRICTS AND REGIONAL AUTONOMY impose ONLY CITY IN THE PROVINCE AND THE SELF

FIS believes,
The root cause of regional autonomy is a combination of power MANDULNYA Governor due to the region which is divided out by the district (and town) and Regent AMOUNT power that can fully manage the territory and the cities of the region and in the capital district.
Location / position of the district far from the center of government and the large number of districts (373 pieces) have the potential for the emergence of 'KING OF KINGS SMALL-'.
Autonomous regions obligation to support himself as far as possible, have an impact on pragmatic attitude Regent / County Government to exploit every inch of its territory, which is relatively small, as a source of further exacerbating the resulting PAD ENVIRONMENTAL DAMAGE.
The implementation of regional autonomy at the provincial / district / city, in its implementation presents BIAS FUNCTIONS and POWERS between the Governor of the Regent / Mayor and Regent with the Mayor.
The implementation of regional autonomy at the district / city level have resulted in the convening of elections to choose 373 and 373 district elections to choose members of the legislature with 87 electoral districts plus the election to choose mayors and 87 election to choose mayors. All of them result in tersitanya TIME, LABOR & COSTS STATE OF MIND and drain.

Bandung / Jakarta, July 29, 2010
a.n. FORUM INDONESIA WELFARE

Hendarmin Ranadireksa Suriswanto
Chairman of the Presidium Secretary-General

Surat Terbuka FIS untuk DPR Tentang Penyempurnaan Sistem Otonomi Daerah

Sehubungan dengan berkembangnya isu/wacana tentang kemungkinan perubahan / penyempurnaan sistem otonomi daerah bahwa GUBERNUR TIDAK LAGI DIPILIH RAKYAT LEWAT PEMILU, bahwa GUBERNUR AKAN DIPILIH/DITUNJUK LANGSUNG OLEH PRESIDEN atau GUBERNUR AKAN DIPILIH DPRD PROVINSI.

Kami, Forum Indonesia Sejahtera (FIS) berpendapat kedua isu/wacana tersebut tetap TIDAK MEMECAHKAN AKAR PERMASALAHAN, bahkan cenderung akan lebih memperburuk, karena PERMASALAHAN OTONOMI DAERAH yang kerap dikeluhkan publik dan banyak diungkap media, sebagian besar adanya di kabupaten.

Demi berjalannya pemerintahan daerah demokratis, transparan, efektif dan akuntabel, kami menghimbau kepada Pemerintah dan DPR, agar secepatnya membuat perundang-undangan baru yang pada intinya,

MENCABUT OTONOMI DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN MEMBERLAKUKAN OTONOMI DAERAH HANYA DI PROVINSI DAN KOTA MANDIRI

FIS berpendapat,
Akar permasalahan otonomi daerah adalah gabungan antara MANDULNYA kekuasaan Gubernur akibat wilayah yang terbagi habis oleh kabupaten (dan Kota) dan BESARNYA kekuasaan Bupati yang bisa sepenuhnya mengatur wilayah dan kota-kota di wilayahnya dan di ibukota kabupaten.
Letak/posisi kabupaten yang jauh dari pusat pemerintahan dan banyaknya jumlah kabupaten (373 buah) berpotensi bagi munculnya ‘RAJA-RAJA KECIL’.
Kewajiban daerah otonom untuk sejauh mungkin membiayai dirinya sendiri, berdampak pada sikap pragmatis Bupati/Pemerintah Kabupaten mengeksploitasi setiap jengkal wilayahnya, yang relatif kecil itu, sebagai sumber PAD yang berakibat lebih memperparah KERUSAKAN LINGKUNGAN.
Pemberlakuan otonomi daerah di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, dalam pelaksanaannya menghadirkan BIAS FUNGSI dan KEWENANGAN antara Gubernur dengan Bupati/Walikota dan Bupati dengan Walikota.
Pemberlakuan otonomi daerah di tingkat Kabupaten/Kota berakibat pada harus diselenggarakannya 373 pemilu untuk memilih bupati dan 373 pemilu untuk memilih anggota legislatif kabupaten ditambah dengan 87 pemilu pemilu untuk memilih walikota dan 87 pemilu untuk memilih walikota. Kesemuanya berakibat pada tersitanya WAKTU, TENAGA & PIKIRAN dan menguras BIAYA NEGARA.

Bandung/Jakarta, 29 Juli 2010
a.n. FORUM INDONESIA SEJAHTERA

Hendarmin Ranadireksa Suriswanto
Ketua Presidium Sekretaris Jenderal

Hendarmin Ranadireksa
December 11, 2010 at 4:51am · Like · Report
Indra Harahap, Agil Abd Batati, Miay Sebening Cammiay V and 5 others like this.
Trias Widhie Otonomi di belahan bumi manapun bertumpu di tingkat provinsi, bukan di kabupaten/kota.. Jadi negara ini jangan dibuat "kelinci percobaan", tapi telaah lebih dalam di negara lain.. Kalau perlu dirubah total UUD 1945 dengan konstitusi baru me...See More
December 9, 2010 at 11:46am · Unlike · 2 people
Herlin Delly hendarmin ranadireksa@setuju sekali dan itulah actualnya sebaiknya gubernur dipilh langsung dan bupati ditunjuk gubernur spt DKI jakarta , akan lebih sangat effisien . Kalau perlu kurangi kabupaten kota terutama yg tdk ada kecenderungan per...See More
December 9, 2010 at 3:41pm · Like
Hendarmin Ranadireksa ‎@Trias Widhies. Benara. Menurut pandangan kami (FIS) pemerintah keliru menerapkan sistem otonomi daerah. Akan lebih hebat kalau pemerintah dan DPRD berhasil menggoalkan Gubernur dipilih DPRD Provinsi (dalam tahap akhir untuk diputuskan). G...See More
December 9, 2010 at 3:49pm · Like · 1 person
Herlin Delly hENDARMIN ANADIREKSA@ iDE YANG CUKUP REALISTIS SAYA SANGAT SETUJU ..
December 9, 2010 at 3:58pm · Like
Hendarmin Ranadireksa ‎@Herlin Delly. MI kemarin memberitakan, pemerintah resmi mengajukan UU Pemilihan Gubernur oleh DPRD Provinsi. Untuk yang ini, mayoritas DPR dudah 'terkondisikan' dengan teramat sangat baik....Tinggal ketok palu....
December 10, 2010 at 8:25am · Like · 1 person
Herlin Delly hendarmin ranadireksa@ Bagus pak teruslah berjuang utk rakyat
December 10, 2010 at 8:49am · Like · 2 people
Sugeng Wiyono ‎"..Perlunya mengubah mindset pola hubungan daerah-pusat kearah yang lebih adil dengan menempatkan daerah tidak semata obyek melainkan juga sebagai subyek."

disinilah harus diberikan mindset yang kuat dengan kondisi kedaerahan yang ada...apa...See More
December 13, 2010 at 5:58pm · Like · 1 person
Hendarmin Ranadireksa ‎@Herlin Delly. Selaku rakyat, tidak boleh bosan menyuarakan pikiran dan pandangan kita. Tanpa itu 'mereka' akan selalu merasa paling benar dan/atau menganggap rakyat toh tidak tahu....Salam.-
December 13, 2010 at 6:05pm · Like
Hendarmin Ranadireksa ‎@Suriswanto Fath. FIS sudah melakukan apa yang bisa dilakukan dengan membeberkan keanehan sistem itu, dalam surat resmi yang ditujukan pada pembuat dan pemegang kebijakan. Salam.-
December 13, 2010 at 6:08pm · Like
Hendarmin Ranadireksa ‎@Sugeng Wiyono. Kita semua mencintai negeri ini. Karenanya kita suarakan apa yang harus disuarakan.... Salam.-
December 13, 2010 at 6:09pm · Like
Sugeng Wiyono maaf pak saya mencintai bangsa ini....sangat cinta
untuk negara ini...saya sedang berikhtiar...pak...semoga FIS membantu memberi pencerahan...
December 13, 2010 at 6:12pm · Unlike · 1 person